Skip to main content

Standar Akuntansi untuk Pemerintah

Standar Akuntansi untuk Pemerintah
Standar Akuntansi untuk Pemerintah

Standar Akuntansi untuk Pemerintah

Dalam siklus pengelolaan keuangan publik, akuntansi mengikuti anggaran. Akuntansi sendiri memiliki arti suatu proses yang mengidentifikasi dan melaporkan informasi ekonomi untuk mendapatkan penilaian dan keputusan yang jelas bagi pengguna informasi nantinya. Dalam pengertian ini, akuntansi berfungsi sebagai alat untuk menganalisis data atau transaksi keuangan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan bagi penggunanya.

Beberapa aturan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintah, diusulkan oleh pemerintah sebagai kebijakan akuntansinya untuk implementasi aktual. Kemudian untuk laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Standar tersebut diperlukan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional akuntansi serta untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD. Secara umum, pernyataan SAP memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif standar. Selain itu, SAP memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskannya.

Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah yaitu terdiri dari delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi untuk pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip dasar akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi di atas bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

TOC / Daftar Isi

Dasar Akuntansi

Dalam prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dasar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah berupa operasional, akrual, dasar pengakuan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian dasar akuntansi bersama dengan laporan keuangan atas dasar kas.

Basis akrual yang digunakan untuk laporan operasi diindikasikan sebagai pendapatan yang diakui pada saat pendapatan telah terpenuhi, walaupun pada saat itu kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelapor.

Back to Content ↑

Nilai Historis

Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sesuai dengan pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayarkan. Aset yang dicatat mungkin juga sama dengan pertimbangan untuk mengakuisisi aset pada saat akuisisi.

Back to Content ↑

Realisasi

Pendapatan dasar kas yang tersedia telah disahkan melalui anggaran pemerintah dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Biasanya digunakan untuk membayar hutang dan melakukan pembelian dalam periode tersebut. Karena Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang harus dibuat, maka pendapatan cash basis harus diakui setelah disahkan melalui anggaran dan telah ditambah atau dikurangi kas.

Back to Content ↑

Substansi di Atas Bentuk Fromal

Prinsip ini adalah informasi yang dimaksudkan secara wajar untuk transaksi dan peristiwa lain yang disajikan. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi harus diperhatikan dan dihadirkan sesuai dengan substansi dan realitas ekonominya, bukan sekedar aspek formalitas. Apabila substansi transaksi tidak konsisten atau berbeda dari aspek formalitas, maka harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Back to Content ↑

Periodisitas

Jika sumber daya sudah dapat ditentukan dan hasil kinerja entitas dapat diukur, maka aktivitas akuntansi dan pelaporan untuk keuangan entitas harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, itu tidak masalah meskipun periode bulanan, triwulanan dan semester juga diinginkan.

Bagaimana dengan prinsip lainnya?

Back to Content ↑

Konsistensi

Konsistensi dapat berupa perlakuan akuntansi yang diterapkan pada peristiwa serupa dari periode 1 ke periode selanjutnya oleh entitas pelapor. Keadaan ini tidak berarti bahwa tidak boleh ada perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya, tetapi metode akuntansi yang digunakan dapat diganti dengan syarat.

Syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode yang lama. Pengaruh pada perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Back to Content ↑

Pengungkapan Penuh

Laporan keuangan harus melengkapi semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, pengungkapan informasi harus ditempatkan pada cover sheet laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan

Back to Content ↑

Penyajian Wajar

Untuk menyajikan penyajian yang wajar, pertimbangan yang tepat sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika dihadapkan pada ketidakpastian dalam peristiwa dan keadaan tertentu.

Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan sifat dari penggunaan pertimbangan yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan yang baik tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian agar laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Standar Akuntansi digunakan oleh pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai tahun 2003, SAP menggunakan cash basis, lalu dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan basis kas menuju akrual.

Referensi utama untuk SAP berbasis akrual ini adalah Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional dan Standar Akuntansi Keuangan. Akuntansi akrual diakhiri dengan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, terutama di negara berkembang, yang mempertimbangkan transisi ke akuntansi akrual.

Back to Content ↑

Apa itu SAP Berbasis Kas?

1. SAP Berbasis Kas

SAP Basis kas digunakan untuk mengakui pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. SAP berbasis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran diartikan sebagai penerimaan yang diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelapor dan diartikan sebagai pengeluaran yang diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelapor.

Back to Content ↑

2. SAP Berbasis Akrual

Hasil akrual dari aktivitas keuangan pemerintah ditampilkan dalam dua laporan pemerintah yaitu laporan aset bersih dan laporan aktivitas.

Laporan aset bersih menampilkan informasi tentang pemerintah secara keseluruhan, melaporkan semua sumber daya keuangan dan modal, kemudian membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas operasional untuk jangka menengah dan panjang pada pemerintah.

Basis akrual pada neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diakui kemudian dicatat pada saat transaksi terjadi, atau ketika kondisi lingkungan mempengaruhi keuangan pemerintah, itu semua terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

SAP berbasis akrual diterapkan di lingkungan pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Menurut peraturan perundang-undangan unit organisasi tersebut wajib menyajikan laporan keuangan.

Akuntansi keuangan yaitu cabang akuntansi pemerintah yang berkaitan dengan pengukuran konsekuensi keuangan dari transaksi dan peristiwa aktual tersebut diatur oleh aturan yang ada untuk memastikan kualitas input dan output dari akun pemerintah.

Di bawah akuntansi pemerintah, badan legislatif diizinkan untuk mengarahkan dan mengontrol perilaku pemerintah. Di Amerika Serikat pembentukan landasan dasar akuntansi dan laporan keuangan pemerintah didirikan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuan laporan keuangan ini untuk memfasilitasi 3 kelompok yaitu:

  • Warga dari entitas pemerintah.
  • Perwakilan langsung warga negara seperti badan legislatif dan pengawas.
  • Investor, kreditor dan lainnya yang terlibat dalam proses pemberian pinjaman.

Back to Content ↑

Demikianlah artikel tentang Standar Akuntansi Pemerintah ini kami buat, Semoga Bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan Terimakasih.